Tagged: tantangan

Industri Motor Digebuk Kartel dan Biaya STNK


Jakarta, autokritik – Awan kelabu menggelayuti industri sepeda motor nasional. Setelah dihajar kenaikan biaya STNK dan BPKB, dua pemain utama industri motor, Yamaha dan Honda, dihantam vonis kartel dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Dari keterangan GM Sales Division PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya, penjualan motor langsung ke konsumen alias ritel anjlok 30% Januari lalu. Padahal, penjualan secara wholesales (pasokan motor dari pabrik ke diler) naik 14% menjadi 437 ribu unit dibandingkan Januri 2016. 

Thomas mengatakan, penjualan wholesales AHM memang naik 19% menjadi 368 ribu unit. Namun, angka itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di pasar domestik, karena hanya wholesales. Faktanya, penjualan langsung ke konsumen melorot 30% dibandingkan bulan sama tahun lalu karena terdampak kenaikan harga jual akibat penaikan biaya administrasi STNK.

“Stok kami di diler pada Desember tipis, sehingga kami memutuskan untuk menambah pasokan unit ke jaringan. Alhasil, pada awal tahun ini terjadi kenaikan 19%. Bulan berikutnya kami akan sesuaikan lagi pasokan untuk mengantisipasi dampak kenaikan biaya administrasi STNK,” kata dia belum lama ini. 

Awal tahun ini, rezim Jokowi menaikkan biaya STNK dan BPKB otomotif hingga 2-3 kali lipat. Pemerintah berkilah hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. 

Sementara itu, KPPU memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan AHM melakukan kartel dalam menetapkan harga dan volume penjualan motor jenis skuter otomatik (skutik).

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata berang dengan keputusan itu. Dia menilai, putusan itu tidak pas dan cocok dengan bukti-bukti yang ada.

“Kami angggap putusan KPPU di luar konteks. Bukti apa yang disampaikan KPPU dasarnya tidak kuat,” kata Gunadi, hari ini.

Jika dasar pertimbangan KPPU tidak cukup kuat, kata dia, akan berpengaruh terhadap pandangan investor terhadap Indonesia. Situasi ini sangat mengganggu iklim kerja industri, terutama di situasi yang sulit saat ini.

Dia memastikan, putusan tersebut tidak tepat, karena tidak ada persengkongkolan yang dilakukan anggotanya.

“Kalau memang dilihat iklim di Indonesia tidak bersahabat, pabrikan akan investasi di tempat lain. Padahal, kita sudah berupaya agar kondisi Indonesia nyaman dan baik untuk investasi,” kata Gunadi. 

Dengan keputusan itu, Gunadi menilai, pabrikan bakal sangat hati-hati dalam menaikkan harga jual. Ini berisiko memangkas margin. (snx)