Tagged: kppu

Vonis KPPU Rusak Reputasi Yamaha dan Honda

Foto dari DapurPacu..

Foto dari DapurPacu..

Jakarta, autokritik – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) akan mengajukan banding terhadap vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengaturan harga jual. Vonis ini merugikan sekaligus merusak kredibilitas Yamaha dan Honda di mata konsumen.

Pada 20 Februari 2017, KPPU memutuskan YIMM dan AHM terbukti mengatur harga jual motor skutik 110cc dan 125 cc selama 2012-2014 dan melanggar Undang Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga. YIMM dikenakan denda sebesar Rp 25 miliar, sedangkan AHM mendapatkan denda Rp 22,5 miliar.

“AHM akan menempuh jalur hukum dan sangat keberatan dengan keputusan KPPU,” kata kuasa hukum AHM Fery di Jakarta, Rabu (1/3).

Dia menegaskan, AHM sangat keberatan dengan keputusan KPPU tersebut. “KPPU membuat keputusan tanpa bukti yang jelas dan tidak konkret. Kami akan mengajukan banding di pengadilan negeri,” ujar dia.

Fery mengatakan, bukti-bukti yang dimiliki KPPU masih lemah. “KPPU harus punya bukti yang cukup kuat dan bisa diterima akal sehat,” ujar dia.

Dia menambahkan, putusan KPPU tersebut bisa membuat image atau reputasi Honda jelek di mata konsumen. Padahal, dia mengklaim, AHM tidak pernah melakukan praktik pengaturan harga. “Secepatnya kami segera banding dan meminta KPPU untuk mengklarifikasi,” ujar dia.

Senada dengan AHM, kuasa hukum YIMM Rikrik Rizkiyana mengatakan, Yamaha juga akan mengajukan banding di pengadilan negeri. “Kami akan ikut Honda dan keberatan dengan keputusan KPPU,” ujar dia.

Keputusan KPPU, dinilai Rikrik, bisa merusak citra Yamaha, dan harus segera diperbaiki.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, AISI mendukung Yamaha dan Honda melakukan banding, karena bukti KPPU belum kuat dan masih ada kesempatan. Kedua produsen motor tersebut mempunyai hak untuk banding dan harus dijalankan.

“Yamaha dan Honda harus segera melakukan banding untuk memperbaiki reputasi. Salah satu dampak negatif dugaan praktek kartel adalah kepercayaan investor akan turun. AISI setuju jika Yamaha dan Honda lakukan banding,” ujar dia.

Staf Ahli KPPU Muhammad Reza mengatakan, KPPU siap menghadapi banding YIMM dan AHM karena Indonesia negara hukum. Dia mengatakan, bukti yang dimiliki KPPU adalah pertemuan di lapangan golf dan surat elektronik internal. (dho)

Advertisements

Bos AISI Berang Anggota Divonis Kartel

ilustrasi-motor

Jakarta, autokritik – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan kartel dalam menetapkan harga dan volume penjualan motor jenis skuter otomatik (skutik).

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata berang dengan keputusan itu. Dia menilai, putusan itu tidak pas dan cocok dengan bukti-bukti yang ada.

“Kami angggap putusan KPPU di luar konteks. Bukti apa yang disampaikan KPPU dasarnya tidak kuat,” kata Gunadi, hari ini.

Jika dasar pertimbangan KPPU tidak cukup kuat, kata dia, akan berpengaruh terhadap pandangan investor terhadap Indonesia. Situasi ini sangat mengganggu iklim kerja industri, terutama di situasi yang sulit saat ini.

Dia memastikan, putusan tersebut tidak tepat, karena tidak ada persengkongkolan yang dilakukan amggotanya.
“Kalau memang dilihat iklim di Indonesia tidak bersahabat, pabrikan akan investasi di tempat lain. Padahal, kita sudah berupaya agar kondisi Indonesia nyaman dan baik untuk investasi,” kata Gunadi. (Investor Daily)