Toyota Siram Indonesia Rp 25 Triliun

Jakarta, autokritik – Toyota Motor Corporation (TMC), raksasa otomotif Jepang, akan meningkatkan investasi di Indonesia dari Rp 20 triliun menjadi Rp 25 triliun hingga 2019. Komitmen itu disampaikan Presiden TMC Akio Toyoda dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/3).

Investasi itu dikucurkan oleh perusahaan-perusahaan di bawah Grup Toyota. Sebagai contoh, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) agresif mengucurkan investasi untuk membangun pabrik mesin, perakitan, dan memproduksi mobil baru.

Saat ini, TMMIN memiliki pabrik perakitan di Karawang, Jawa Barat, berkapasitas produksi terpasang 250 ribu unit per tahun. TMMIN juga telah menuntaskan pembangunan pabrik mesin aluminium di Karawang berkapasitas 216 ribu unit per tahun dengan investasi Rp 2,3 triliun.

“Hingga saat ini, Toyota telah mengucurkan investasi Rp 18 triliun, sehingga masih ada alokasi investasi Rp 7 triliun yang akan dihabiskan hingga 2019,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto yang hadir dalam pertemuan Akio Toyoda dan Jokowi.

Dia mengatakan, saat bertemu Jokowi, Toyoda didampingi calon Presiden Direktur TMMIN yang baru Warih Andang Tjahjono. Pada pertemuan itu, Toyota berjanji akan berkontribusi positif dalam pengembangan industri otomotif dalam negeri, melalui peningkatan investasi, ekspor, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Toyota juga mendorong untuk mengadakan program magang selama enam bulan. Jadi sejalan‎ dengan vocational training dan vocational school pemerintah,” kata dia. (ID)

Advertisements

Vonis KPPU Rusak Reputasi Yamaha dan Honda

Foto dari DapurPacu..

Foto dari DapurPacu..

Jakarta, autokritik – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) akan mengajukan banding terhadap vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengaturan harga jual. Vonis ini merugikan sekaligus merusak kredibilitas Yamaha dan Honda di mata konsumen.

Pada 20 Februari 2017, KPPU memutuskan YIMM dan AHM terbukti mengatur harga jual motor skutik 110cc dan 125 cc selama 2012-2014 dan melanggar Undang Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga. YIMM dikenakan denda sebesar Rp 25 miliar, sedangkan AHM mendapatkan denda Rp 22,5 miliar.

“AHM akan menempuh jalur hukum dan sangat keberatan dengan keputusan KPPU,” kata kuasa hukum AHM Fery di Jakarta, Rabu (1/3).

Dia menegaskan, AHM sangat keberatan dengan keputusan KPPU tersebut. “KPPU membuat keputusan tanpa bukti yang jelas dan tidak konkret. Kami akan mengajukan banding di pengadilan negeri,” ujar dia.

Fery mengatakan, bukti-bukti yang dimiliki KPPU masih lemah. “KPPU harus punya bukti yang cukup kuat dan bisa diterima akal sehat,” ujar dia.

Dia menambahkan, putusan KPPU tersebut bisa membuat image atau reputasi Honda jelek di mata konsumen. Padahal, dia mengklaim, AHM tidak pernah melakukan praktik pengaturan harga. “Secepatnya kami segera banding dan meminta KPPU untuk mengklarifikasi,” ujar dia.

Senada dengan AHM, kuasa hukum YIMM Rikrik Rizkiyana mengatakan, Yamaha juga akan mengajukan banding di pengadilan negeri. “Kami akan ikut Honda dan keberatan dengan keputusan KPPU,” ujar dia.

Keputusan KPPU, dinilai Rikrik, bisa merusak citra Yamaha, dan harus segera diperbaiki.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, AISI mendukung Yamaha dan Honda melakukan banding, karena bukti KPPU belum kuat dan masih ada kesempatan. Kedua produsen motor tersebut mempunyai hak untuk banding dan harus dijalankan.

“Yamaha dan Honda harus segera melakukan banding untuk memperbaiki reputasi. Salah satu dampak negatif dugaan praktek kartel adalah kepercayaan investor akan turun. AISI setuju jika Yamaha dan Honda lakukan banding,” ujar dia.

Staf Ahli KPPU Muhammad Reza mengatakan, KPPU siap menghadapi banding YIMM dan AHM karena Indonesia negara hukum. Dia mengatakan, bukti yang dimiliki KPPU adalah pertemuan di lapangan golf dan surat elektronik internal. (dho)

Astra Keruk Rp 9 Triliun dari Bisnis Otomotif

astra-ultah

Jakarta, autokritik – Laba divisi otomotif Grup Astra melonjak 23% menjadi Rp 9,2 triliun tahun lalu, didorong suksesnya peluncuran model baru, sehingga mengerek margin laba bersih. Kontribusi laba otomotif mencapai 60% dari total laba bersih Astra Rp 15,1 triliun, naik 5% dari 2015 sebesar Rp 14,4 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi Grup Astra, Senin (27/1), penjualan mobil Astra tumbuh 16% menjadi 591 ribu unit, lebih tinggi industri yang hanya 5% menjadi 1,1 juta unit. Alhasil, pangsa pasar Astra meningkat dari 50% menjadi 56%. Grup Astra telah meluncurkan 14 model baru dan sembilan model revamped sepanjang 2016.

Penjualan sepeda motor PT Astra Honda Motor (AHM) menurun 2% menjadi 4,4 juta unit, lebih rendah dari penurunan penjualan sepeda motor nasional yang turun sebesar 8% menjadi 5,9 juta unit. Hal ini menyebabkan pangsa pasar Astra meningkat dari 69% menjadi 74%, dengan dukungan peluncuran tujuh model baru dan delapan model revamped sepanjang tahun 2016.

Laba bersih Astra Otoparts, bisnis komponen Grup, tumbuh 31% menjadi Rp418 miliar, yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan di segmen pasar pabrikan otomotif (original equipment manufacturer/OEM) dan segmen aftermarket, serta peningkatan kontribusi laba bersih dari perusahaan asosiasi. (snx)

Astra Makin Tua Makin Gila

astra-ultah

Jakarta, autokritik – Grup Astra merayakan ulang tahun ke-60 tahun ini. Di usia yang semakin tua, Astra bukannya meredup, tapi malah semakin gila mencengkeram industri otomotif Indonesia.

Tahun lalu, pangsa pasar Astra di bisnis mobil domestik melonjak dari 50% menjadi 56% melalui tiga merek utama, Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. Di bisnis motor, Astra makin gila lagi, lantaran menguasai 73% pasar melalui merek Honda.

Januari 2017, pangsa pasar Honda melompat lagi menjadi 78%, meninggalkan jauh lawan-lawannya, seperti Yamaha dan Suzuki. Yamaha sempat mengkudeta Honda pada 2009 di penjualan bulanan. Namun, dalam dua tahun terakhir, pamor Yamaha meredup dan makin tergilas Honda.

Meski begitu, Astra ketar-ketir melihat prospek penjualan sepeda motor tahun ini, seiring langkah pemerintah menaikkan biaya STNK dan BPKB. Bulan lalu, merujuk keterangan salah satu GM PT Astra Honda Motor (AHM), distributor dan pemanufaktur motor Honda, penjualan motor secara ritel ambles 30%. Padahal, penjualan secara wholesales yang dikerap Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) melesat 14%. (snx)

Utilisasi Pabrik Cuma 50%, Yamaha Mau Investasi Apa?

maverick-vinales-dengan-all-new-r15-di-sentul-international-circuit

Jakarta, autokritik – Setelah divonis mengatur harga jual skutik bersama Honda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Yamaha mengancam akan mengevaluasi investasi di Indonesia. Pertanyaannya, memangnya Yamaha mau investasi apa?

Investasi perluasan pabrik rasanya tak mungkin, karena utilisasi tahun lalu hanya 50% dari total kapasitas produksi terpasang 3 juta unit per tahun. Penjualan domestik dan ekspor Yamaha mencapai 1,5 juta unit. 

Januari 2017, penjualan Yamaha tak kunjung membaik. Total penjualan turun 13% menjadi 110 ribu unit. Padahal penjualan industri motor naik dari 443 ribu unit menjadi 502 ribu unit. Artinya, utilisasi sulit naik tahun ini. 

Di luar ekspansi pabrik, Yamaha bisa saja menambah investasi untuk memproduksi model baru. Kabarnya, beberapa model baru siap dilepas Yamaha tahun ini, seperti Vixion.

Sebelumnya, KPPU memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) bersekongkol menetapkan harga jual skuter otomatik (skutik).

Kedua perusahaan itu terbukti bersalah sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan pengaturan harga yang dibacakan saat sidang di kantor KPPU Jakarta, Senin (20/2). Dua pabrikan itu melanggar melanggar ‎ Pasal 5 Undang-Undang No 5 ‎Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bunyi pasal itu adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Majelis menghukum YIMM dengan denda Rp 25 miliar dan AHM Rp 22,5 miliar. Denda yang diterima YIMM lebih berat, karena dinilai memanipulasi data di persidangan. Oleh sebab itu, hukuman YIMM sudah termasuk ditambah 50% dari besaran proporsi denda. Adapun denda AHM telah dipotong 10%, karena dinilai kooperatif oleh majelis hakim. (snx)

Tanpa GSX 150, Suzuki Bisa Punah

img_1342
Jakarta, autokritik – Suzuki babak belur dalam beberapa tahun terakhir, dihantam serangan terstruktur, sistematis, dan masif Honda. Penjualan Suzuki melorot 49% menjadi 56.284 unit tahun lalu, jauh lebih besar dari pasar yang hanya 8%.

Jangan tanya peringkat di pasar, karena Suzuki kini tak mampu bersaing dengan sesama pabrikan Jepang. Suzuki hanya mampu mengungguli merek India, TVS. Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan mustahil Suzuki akan punah. Saat ini saja, banyak diler Suzuki tutup.

Sadar dengan fakta ini, Suzuki melansir duet GSX-R150 dan GSX-S150, yang diharapkan menjadi motor kebangkitan Suzuki tahun ini. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tidak berhenti sampai di sini. Pemanufaktur dan APM Suzuki itu bakal melepas total delapan motor baru tahun ini.

Department Head Marketing and Sales 2W SIS Yohan Yahya menegaskan, duet GSX 150 ditargetkan meraup 15% pangsa pasar di kelas motor sport 150 cc. Adapun total pasar segmen ini berkisar 40-50 ribu unit.

“Strategi untuk mencapai target itu adalah merilis duet GSX 150 di Jakarta, yang akan diikuti lima kota besar lainnya. Setelah itu, kami akan memperkenalkan motor ini di 39 kota dalam tempo enam bulan dan menambah jaringan penjualan,” ujar Yohan, belum lama ini.

Dua motor ini, kata dia, kali pertama diperkenalkan pada ajang Indonesia Motorcycle Show 2016, November silam. Hingga kini, total inden yang masuk mencapai 900 unit, dengan perincian 80% R dan 20% S.

SIS, kata Yohan, menargetkan seluruh inden dibereskan bulan ini. Setelah dua motor itu dirilis, Suzuki menutup inden dan meminta konsumen datang langsung ke jaringan diler SIS. (snx)

Gaikindo Lelet 

GIIAS 2015
Jakarta, autokritik – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kini seperti asosiasi primitif yang tak memiliki data kinerja industri terbaru. Gaikindo kalah dari asosiasi industri lain seperti Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yanh konsisten merilis data tepat waktu.

Hingga kini, Gaikindo belum melepas data penjualan, produksi, ekspor, impor mobil Januari 2017. Padahal, biasanya data seperti ini sudah ada pertengahan bulan.

Hal ini sudah terjadi sejak Januari 2017. Saat itu, Gaikindo baru melepas data 2016 pada akhir bulan. Alhasil, kalangan analis dan jurnalis, termasuk blogger, telat dalam menyampaikan kinerja industri mobil selama 2016.

Dari penelusuran autokritik, beberapa analis saham baru merilis riset tentang kinerja industri mobil kemarin. Itupun setelah Grup Astra menyebar data Jumat pekan lalu.

Data mobil dibutuhkan untuk mengukur daya beli masyarakat dan membaca peta persaingan. Analis saham juga membutuhkan data itu untuk memberikan rekomendasi saham-saham otomotif, seperti Astra, yang kapitalisasi pasarnya masuk lima besar Bursa Efek Indonesia (BEI). Semoga pengurus Gaikindo paham. (snx)

Industri Motor Digebuk Kartel dan Biaya STNK


Jakarta, autokritik – Awan kelabu menggelayuti industri sepeda motor nasional. Setelah dihajar kenaikan biaya STNK dan BPKB, dua pemain utama industri motor, Yamaha dan Honda, dihantam vonis kartel dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Dari keterangan GM Sales Division PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya, penjualan motor langsung ke konsumen alias ritel anjlok 30% Januari lalu. Padahal, penjualan secara wholesales (pasokan motor dari pabrik ke diler) naik 14% menjadi 437 ribu unit dibandingkan Januri 2016. 

Thomas mengatakan, penjualan wholesales AHM memang naik 19% menjadi 368 ribu unit. Namun, angka itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di pasar domestik, karena hanya wholesales. Faktanya, penjualan langsung ke konsumen melorot 30% dibandingkan bulan sama tahun lalu karena terdampak kenaikan harga jual akibat penaikan biaya administrasi STNK.

“Stok kami di diler pada Desember tipis, sehingga kami memutuskan untuk menambah pasokan unit ke jaringan. Alhasil, pada awal tahun ini terjadi kenaikan 19%. Bulan berikutnya kami akan sesuaikan lagi pasokan untuk mengantisipasi dampak kenaikan biaya administrasi STNK,” kata dia belum lama ini. 

Awal tahun ini, rezim Jokowi menaikkan biaya STNK dan BPKB otomotif hingga 2-3 kali lipat. Pemerintah berkilah hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. 

Sementara itu, KPPU memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan AHM melakukan kartel dalam menetapkan harga dan volume penjualan motor jenis skuter otomatik (skutik).

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata berang dengan keputusan itu. Dia menilai, putusan itu tidak pas dan cocok dengan bukti-bukti yang ada.

“Kami angggap putusan KPPU di luar konteks. Bukti apa yang disampaikan KPPU dasarnya tidak kuat,” kata Gunadi, hari ini.

Jika dasar pertimbangan KPPU tidak cukup kuat, kata dia, akan berpengaruh terhadap pandangan investor terhadap Indonesia. Situasi ini sangat mengganggu iklim kerja industri, terutama di situasi yang sulit saat ini.

Dia memastikan, putusan tersebut tidak tepat, karena tidak ada persengkongkolan yang dilakukan anggotanya.

“Kalau memang dilihat iklim di Indonesia tidak bersahabat, pabrikan akan investasi di tempat lain. Padahal, kita sudah berupaya agar kondisi Indonesia nyaman dan baik untuk investasi,” kata Gunadi. 

Dengan keputusan itu, Gunadi menilai, pabrikan bakal sangat hati-hati dalam menaikkan harga jual. Ini berisiko memangkas margin. (snx)

Bos AISI Berang Anggota Divonis Kartel

ilustrasi-motor

Jakarta, autokritik – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan kartel dalam menetapkan harga dan volume penjualan motor jenis skuter otomatik (skutik).

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata berang dengan keputusan itu. Dia menilai, putusan itu tidak pas dan cocok dengan bukti-bukti yang ada.

“Kami angggap putusan KPPU di luar konteks. Bukti apa yang disampaikan KPPU dasarnya tidak kuat,” kata Gunadi, hari ini.

Jika dasar pertimbangan KPPU tidak cukup kuat, kata dia, akan berpengaruh terhadap pandangan investor terhadap Indonesia. Situasi ini sangat mengganggu iklim kerja industri, terutama di situasi yang sulit saat ini.

Dia memastikan, putusan tersebut tidak tepat, karena tidak ada persengkongkolan yang dilakukan amggotanya.
“Kalau memang dilihat iklim di Indonesia tidak bersahabat, pabrikan akan investasi di tempat lain. Padahal, kita sudah berupaya agar kondisi Indonesia nyaman dan baik untuk investasi,” kata Gunadi. (Investor Daily)

Yamaha dan Honda Positif Kartel

ilustrasi-motor
Jakarta, autokritik – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan kartel dalam menetapkan harga dan volume penjualan motor jenis skuter otomatik (skutik).

Kedua perusahaan itu terbukti melakukan praktik kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan kartel yang dibacakan saat sidang di kantor KPPU Jakarta, Senin (20/2). Dua pabrikan itu melanggar melanggar ‎ Pasal 5 Undang-Undang No 5 ‎Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bunyi pasal itu adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Putusan itu dibacakan setelah melalui serangkaian pemeriksaan, baik pendahuluan maupun lanjutan selama lebih kurang 120 hari kerja terhadap praktik usaha di industri sepeda motor yang diduga mengakibatkan konsumen tidak dapat memperoleh harga beli sepeda motor yang kompetitif.

Majelis komisi persidangan yang dipimpin oleh Tresna Priyana Soemardi serta anggota R Kurnia Sya’ranie dan Munrokhim Misanam menilai, semua unsur dalam Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 telah terpenuhi. Artinya, YIMM dan AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ‎Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999.

Majelis menghukum YIMM dengan denda Rp 25 miliar dan AHM Rp 22,5 miliar. Denda yang diterima YIMM lebih berat, karena dinilai memanipulasi data di persidangan. Oleh sebab itu, hukuman YIMM sudah termasuk ditambah 50% dari besaran proporsi denda. Adapun denda AHM telah dipotong 10%, karena dinilai kooperatif oleh majelis hakim. (ID)